Kegiatan Rapat

:

Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan APBD, dalam rangka pengendalian pembangunan/kegiatan secara umum. serta untuk membantu penyelenggaraan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta Mendasari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Tanggal 11 Oktober 2024 Nomor : 400.11.8/13555/2024 Tentang : Rakor POP/K Perangkat Daerah Triwulan III TA 2024.

Rapat dilaksanakan di Ruang Ruang Rapat Embung Bidadari Dinas PUPR Kabupaten Kebumen.

1.          Pembukaan,

Rapat dibuka dengan bacaan Basmallah

2.          Sambutan dan Pengarahan

Sambutan dan Pengarahan disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kab.Kebumen.

Adapun Target dan realisasi keuangan dan Fisik Dinas PUPR kabupaten kebumen Triwulan III sampai dengan September TA.2024, sebesar Rp. 84.927.308.852 (61.98%), sedangkan realisasi keuangannya baru mencapai Rp. 60.855.291.844 (44,41%), terdapat deviasi sebesar (17,57%) Fenomena ini disebabkan adanya berbagai kendala diantaranya, Anggaran Perjalan Dinas Luar Daerah 1.800.000 yang bersifat penyediaan, adanya pergeseran anggran kas di awal tahun pada Triwulan III sehingga menyebabkan kegiatan /pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kasnya sehingga menyebabkan Pengambilan Uang muka tidak sesuai dengan jadwal perencanaan. Contohnya: Penyediaan Anggaran kas Bulan September untuk gaji bulan Oktober, serta Belanja Lembur dan belanja SPJ yang dalam Proses rekening belanja Kaos kemudian adanya Penunjang Kegiatan dalam proses pekerjaan sehingga pembayaran dapat dilakukan pada bulan Oktober. Kemudian dari Target dan realisasi Pendapaatan untuk Retribusi Penyewaan Tanah Target 200.000.000 Realisasinya sebesar 61.764.896 30.88 adapun capaiannya sebesar (30.88%), retribusi pemakaian kekayaan daerah Target 750.000.000 Realisasinya sebesar 380.050.000 adapun capaiannya sebesar (50.67%), retribusi persetujuan bagunan gedung Target 1.500.000.000 Realisasinya sebesar 1.616.377.000 adapun capaiannya sebesar (107.76%),

Kemudian adanya keterlambatan penandatanganan kontrak sehingga kontrak berakhir bulan Agustus & September, Penundaan Penandatanganan SPK Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 2,7,8) mengalami keterlambatan sehingga kontrak berakhir bulan September 2024 adanya keterlambatnya Pemenuhan kelengkapan SPJ administrasi pencairan. dan juga masih ada beberapa rekanan /penyedia jasa yang sudah selesai pekerjaan nya namun blm mengajukan pencairan uang muka,dan sebaliknya Ketika Rekanan/penyedia jasa mengajukan uang muka ke BPKPD ternyata anggaran belum salur.

kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Masing-Masing Bidang, ( Bidang CK, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan)

Selanjutanya Sambutan Narasumber

1)      Tanggapan Bagian Administrasi Pemerintah

®    DPUPR rangking 4 Dari Bawah Terkait dengan capain kinerja

®    Mengapresiasi Pelaksanaan Rakorpop Triwulan III dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pelaksanaanya

®    Kebanyakan dari Rekanan dalam pekerjaan lebih memilih di OPD daripada di kecamatan serta Petugas dilapangan yang di percaya sebagai tim tekhnis DPUPR untuk lebih cermat dan lebih intens lagi dalam mengawasi pekerjaan di lapangan.

®    Terkait dengan SHSD ada yang berbeda dengan ketika 3 tahun yang lalu sehingga ada kesulitan untuk meyampaikan ke opd2 terkait.

2)      Tanggapan BAPPEDA

®    Mengapresiasi Pelaksanaan Rakorpop Triwulan III dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pelaksanaanya khususnya untuk capaian PAD Dinas Pekerjaan Umum sebesar 84,01%

®    Secara keseluruhan Capian DPUPR di triwulan III sudah  tercapai dengan baik sesuai dengan target anggaran kasnya meskipun masih ada beberapa kegiatan yang masih capaianya masih rendah terutama di bidang Cipta Karya karena masih ada beberapa sub kegiatan yang deviasinya cukup tinggi yakni diatas 10%, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota serta Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota disebabkan Belum semua pemilik tanah menyetujui  harga yang diajukan. Keterlambatan SPJ ATK, Pekerjaan sudah selesai terlaksana dalam tahap penyelesaian SPJ jangan sampai capaian keuangan DPUPR lebih tinggi daripada capaian fisiknya karena akan menyebabkan deviasi tinggi.

3)      Tanggapan BPKPD

®    DPUPR terkait dengan capaian ditriwulan III sudah baik dibanding dengan tahun sebelumnya, meskipun begitu jangan sampai capaian keuangan DPUPR lebih tinggi deviasinya daripada capaian fisiknya.

®     Khusus untuk dana Banprop dan DAK agar sering koordinasi dengan BPKPD ketika terjadi masaalah di sistemnya,begitupun juga ddi bidang secretariat terutama direkening gaji dan pembuatan TPP ketika ada ketidakcocokan di Siboba

®     untuk pekerjaan yang sudah selesai agar segera mengajukan SPM agar administrasinya tidak menumpuk dibelakang.

4)      Tanggapan Inspektorat

®    Mengapresiasi Pelaksanaan Rakorpop Triwulan III dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pelaksanaanya

®    Terkait dengan RKA DPUPR Ta.2025 kemaren sudah DI Reviuw , SHSD juga sudah

®    Terkiat anggaran DAK, DAU Emark agar selalu di pantau agar tidak terjadi keterlambatan ketika Salur dan Diharapkan bagi pekerjaan yg sudah selesai di harapkan pada penyedia jasa harus segera mengambil uang muka agar tidak terjadi deviasi yang tinggi.